Text

Pembaruan Hukum Pajak

---

Sejak Undang-Undang Pajak mengalami perubahan (tax reform), hukum pajak mengalami pembaruan yang sangat mendasar sehingga tidak dapat lagi digolongkan sebagai bagian hukum administrasi (administrative recht). Dalam arti, hukum pajak bersama dengan hukum administrasi memiliki substansi hukum yang berbeda, baik dari segi sumber hukum, subjek, objek yang dipersengketakan dan lembaga peradilan yang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Sebagai contoh, hukum pajak tidak mengenal sumber hukum tidak tertulis dan keputusan yang diterbitkan oleh pejabat pajak tidak selalu dikategorikan sebagai ketetapan, walaupun bersifat individual, konkret, dan final. Demikian pula Lembaga Keberatan sebagai bagian dari lembaga peradilan pajak berbeda dengan lembaga keberatan yang ada dalam kajian hukum administrasi. Selain itu, sanksi administrasi dalam hukum pajak tidak boleh dikelompokkan ke dalam hukum administrasi karena tata cara pengenaan dan penyelesaiannya tidak dilakukan berdasarkan hukum administrasi, melainkan berpatokan pada hukum pajak. Namun demikian, hukum pajak dan hukum administrasi memiliki kedudukan yang sama sebagai hukum positif di Indonesia.rnHal penting pada buku ini adalah paparan mengenai substansi hukum yang terkait dengan pembaruan hukum pajak sebagai konsekuensi tax reform, yang tidak dibahas pada buku-buku hukum pajak pada umumnya yang hanya menyalin undang- undang yang mengatur hukum pajak.

---

Ketersediaan

PHPAJ-002			Tersedia
PHPAJ-001			Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

343.04 SAI p

Penerbit

Jakarta : rajawali pers., 2010

Deskripsi Fisik

Lebar 13, Tinggi 21, Halaman 342

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-979-769-142-4

Klasifikasi

343.04

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Revisi

Subjek

Hukum Pajak

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar