Text

Potret Pemerintahan Lokal Di Indonesia Di Masa Perubahan

---

Kebijakan desentralisasi di Indonesia pasca pemerintahan Soeharto telah menimbulkan beberapa perubahan di daerah, baik perubahan positif maupun negatif. Pemerintah daerah yang telah mengalan pemasungan otonomi oleh rejim Orde Baru selama 30 tahun lebih, di era reformasi secara mendadak menerima kewenangan yang relatif luas dari Pusat Yang terjadi kemudian adalah kesan belum siapaya pemda, namun di pihak lain ada semacam eforia sekaligus Beberapa inovasi dan kreativitas muncul di daerah, bahkan kadang kebablasarı seperti bermunculannya perda-perda bermasalah dan pemborosan serta penyalahgunaan APBD oleh para penguasa lokal
Pemerintah Pusat di masa transist ini juga terlihat belum siap dengan kebijakan desentralisasi yang digulirkannya. Ini antara lain dibuktikan dengan lambannya penerbitan peraturan-peraturan pelaksana untuk mengoperasionalkan UU No.22 Tahun 1999 maupun LJU yang menggantikannya, yaitu UU No.32 Tahun 2004 Komitmen dari setiap departemen sektoral dan koordinasi antar departemen sektoral dalam mendukung otonomi daerah belum optimal sehingga sering mengecewakan pemda. Selanjutnya Pusat belum siap dengan grand design otonomi daerah yang mengedepankan kekhasan geografi daerah-daerah di Indonesia (daerah kepulauan, daerah perbatasan, dib) yang menimbulkan perasaan kecewa daerah-daerah yang dirugikan oleh kebijakan Pusat Hak-hak rakyat (termasuk kaum perempuan, anak-anak dan generasi muda pada umumnya) yang wajib diberikan oleh pemda sebagai penyedia pelayanan, belum mendapat prioritas yang memadai. Sebagai akibatnya, otonomi daerah saat ini masih condong merupakan otonominya para birokrat dan elit-elit lokal karena belum mampu memperbaiki kesejahteraan rakyat banyak dan belum mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kama-sama bertanggungjawab untuk memperbaiki konsep maupun implementat otonomi daerah sehingga tidak merugikan rakyat dan negara Indonesia. Dala pihak, y darle di tingkat lokal dituntut untuk berperan lebih besar dalam pembangunan daerah mengawasi pemda serta mendorong demokrates

---

Ketersediaan

PPLIMP-001

320.9 RAT p

My Library (300)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

320.9 RAT p

Penerbit

Yogyakarta : Pustaka pelajar., 2006

Deskripsi Fisik

Lebar, 14 Tinggi, 21 Halaman 433

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

979-2458-54-9

Klasifikasi

320.9

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

ke-1

Subjek

politik

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar